Periodesasi Berlakunya UUD di Indonesia

Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis pertama Indonesia. UUD ini dirancang dengan sangat tergesa-gesa oleh BPUPKI karena situasi darurat perang, sehingga Ir. Soekarno sendiri menyebutnya sebagai "UUD kilat" yang kelak harus disempurnakan jika negara sudah stabil.

• Landasan Hukum Pengesahan: Keputusan Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
• Lembaran Negara: Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 Tanggal 15 Februari 1946.

• Pembukaan (Mukaddimah): Terdiri dari 4 alinea.
• Batang Tubuh: Terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan.
• Penjelasan: Terdiri dari Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal (ditulis oleh Dr. Soepomo dan dimasukkan kemudian saat penerbitan Berita Republik Indonesia).

Pada periode ini, UUD 1945 tidak dapat dijalankan secara murni dan konsekuen karena bangsa Indonesia sedang bertaruh nyawa menghadapi Agresi Militer Belanda I dan II. Struktur lembaga negara juga belum terbentuk (MPR, DPR, DPA, dan BPK belum ada). Berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan, sebelum lembaga-lembaga tersebut dibentuk, seluruh kekuasaan mereka dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

Terjadi dua perubahan besar yang menyimpang dari teks asli UUD 1945:

• Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945: Mengubah fungsi KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dari yang semula hanya badan pembantu Presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
• Maklumat Pemerintah 14 November 1945: Mengubah sistem pemerintahan dari Presidensial menjadi Parlementer. Presiden tidak lagi bertindak sebagai kepala pemerintahan; kekuasaan eksekutif dipindahkan ke tangan Perdana Menteri (Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri pertama).

Belanda mencoba kembali menguasai Indonesia lewat jalur militer namun gagal secara diplomasi internasional. Untuk menghentikan perang, diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Salah satu syarat penyerahan kedaulatan dari Belanda adalah Indonesia harus mengubah bentuk negaranya dari kesatuan menjadi negara federal (serikat). Akibatnya, UUD 1945 dinonaktifkan di tingkat nasional dan diganti dengan Konstitusi RIS.

• Landasan Hukum Pengesahan: Keputusan Bersama Pemerintah RI dan Pemerintah Negara-Negara Bagian yang tergabung dalam BFO (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*), yang dikukuhkan melalui Piagam Persetujuan pada 14 Desember 1949.
• Pemberlakuan: Mulai berlaku secara resmi bertepatan dengan penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949.

• Mukaddimah: Terdiri dari 4 alinea (tidak mencantumkan Piagam Jakarta dan kata "Allah").
• Batang Tubuh: Terdiri dari 6 Bab dan 197 Pasal.
• Nggak memiliki bagian Penjelasan.

• Bentuk Negara: Serikat/Federasi. Wilayah Indonesia terbagi menjadi 7 Negara Bagian (termasuk Negara Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dll) serta 9 Daerah Otonom.
• Sistem Pemerintahan: Parlementer Semu (*Quasi Parlementer*). Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri (Mohammad Hatta), namun Presiden (Soekarno) masih memiliki pengaruh kekuasaan yang sangat besar dalam penunjukan formatur kabinet, tidak seperti presiden di sistem parlementer murni yang hanya menjadi simbol.
• Lembaga Negara: Mengenal adanya Senat (perwakilan negara bagian) dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai kamar legislatif.

Bentuk negara federal RIS bentukan Belanda tidak didukung oleh rakyat Indonesia. Satu per satu negara bagian membubarkan diri dan menyatakan ingin kembali bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada pertengahan tahun 1950, tersisa 3 negara bagian: RI, Negara Indonesia Timur (NIT), dan Negara Sumatera Timur (NST).

Ketiganya sepakat untuk melebur kembali menjadi negara kesatuan. Karena UUD 1945 dirasa terlalu bercorak presidensial sementara elit politik saat itu menyukai sistem parlementer, dibuatlah konstitusi baru yang bersifat sementara (transisi) bernama UUDS 1950, sembari menunggu terbentuknya UUD definitif oleh Dewan Konstituante.

• Landasan Hukum Pengesahan: Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, disahkan pada 15 Agustus 1950.
• Pemberlakuan: Mulai berlaku pada 17 Agustus 1950 (bertepatan dengan HUT RI ke-5).

• Mukaddimah: Terdiri dari 4 alinea.
• Batang Tubuh: Terdiri dari 6 Bab dan 146 Pasal.
• Nggak memiliki bagian Penjelasan.

• Bentuk Negara: Kesatuan.
• Sistem Pemerintahan: Parlementer Murni (Demokrasi Liberal). Kabinet bertanggung jawab penuh kepada Parlemen (DPR). Jika parlemen menjatuhkan mosi tidak percaya, kabinet langsung jatuh.
• Dampak Politik: Periode ini dipenuhi ketidakstabilan politik luar biasa. Dalam kurun waktu 9 tahun, terjadi 7 kali pergantian kabinet (rata-rata umur kabinet hanya 1–1,5 tahun). Program kerja pemerintah tidak berjalan akibat parpol saling menjatuhkan.
• Kegagalan Konstituante: Hasil Pemilu 1955 membentuk Dewan Konstituante yang bertugas menyusun UUD baru pengganti UUDS 1950. Namun, dari tahun 1956 hingga 1959, lembaga ini gagal total mencapai kuorum karena pertentangan ideologi parpol mengenai dasar negara (blok Islam ingin dasar Islam, blok Nasionalis/Kiri ingin dasar Pancasila asli). Kondisi ini membawa Indonesia ke jurang perpecahan dan pemberontakan daerah (PRRI/Permesta).

Melihat kemacetan di Dewan Konstituante dan ancaman disintegrasi bangsa, pihak militer (Jenderal A.H. Nasution) menyarankan Presiden Soekarno untuk menyelamatkan negara melalui dekrit. Soekarno akhirnya mengambil langkah radikal memotong jalur hukum pidana ketatanegaraan dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

• Isi Dekrit: Pembubaran Dewan Konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945, dan menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku.
• Landasan Hukum: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (secara hukum tata negara dinilai sebagai sebuah *Staatsnoodrecht* atau Hukum Darurat Negara).

UUD 1945 kembali berlaku, namun praktiknya menyimpang jauh dari naskah aslinya. Kekuasaan terpusat mutlak pada figur Presiden Soekarno.

• Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 (DPR Pemilu) karena menolak anggaran belanja negara yang diajukan pemerintah, lalu menggantinya dengan DPR-GR (Gotong Royong) yang anggotanya ditunjuk sendiri oleh Presiden.
• Penetapan Ir. Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup melalui Tap MPRS No. III/MPRS/1963. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 asli (jabatan presiden adalah 5 tahun).
• Ketua MPR, DPR, dan Mahkamah Agung diangkat menjadi menteri pembantu Presiden, sehingga merusak prinsip pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*).

Setelah peristiwa G30S/PKI dan runtuhnya Orde Lama, Jenderal Soeharto naik takhta memimpin Orde Baru. Pemerintah Orde Baru berjanji akan melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara "murni dan konsekuen".

Praktik Ketatanegaraan: Konstitusi dikeramatkan (sakralisasi). Pemerintah melarang keras siapa pun yang ingin mengubah atau mengamandemen UUD 1945. Bahkan dikeluarkan UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang membuat prosedur amandemen UUD menjadi mustahil dilakukan secara teknis.

• UUD 1945 asli yang terlalu singkat menciptakan pasal-pasal yang bersifat multitafsir (khususnya Pasal 7 tentang masa jabatan presiden yang tidak dibatasi berapa kali boleh dipilih kembali). Hal ini dimanfaatkan Soeharto untuk berkuasa selama 32 tahun.
• Kekuasaan dominan berada di tangan eksekutif (*executive heavy*), sementara fungsi legislatif (DPR) mandul dan hanya menjadi "stempel" bagi kebijakan pemerintah. Ketiadaan jaminan HAM yang kokoh memicu gelombang aksi Reformasi tahun 1998 yang berhasil menumbangkan rezim ini.

Salah satu tuntutan utama gerakan Reformasi 1998 adalah melakukan Amandemen (perubahan) UUD 1945. Tujuannya adalah membatasi kekuasaan Presiden, memperkuat sistem *checks and balances* (saling mengawasi), dan mempertegas hak asasi manusia agar otoritarianisme masa lalu tidak terulang kembali.

MPR menetapkan 5 Kesepakatan Dasar dalam melakukan amandemen:

• Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.
• Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
• Mempertegas sistem pemerintahan Presidensial.
• Memasukkan penjelasan UUD 1945 yang normatif ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh).
• Melakukan perubahan dengan cara Adendum (menempelkan naskah baru tanpa membuang naskah asli).

Landasan Hukum: Ketetapan-Ketetapan MPR dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR tahun 1999–2002.

• 1. Amandemen Pertama (Disahkan 19 Oktober 1999):

  Fokus membatasi kekuasaan eksekutif (Presiden). Pasal 7 diubah, menetapkan masa jabatan Presiden/Wapres maksimal 2 Periode (10 tahun). Mengurangi hak prerogatif presiden dalam membuat undang-undang dan memindahkannya ke DPR.

• 2. Amandemen Kedua (Disahkan 18 Agustus 2000):

  Fokus mengatur masalah pemerintahan daerah, wilayah negara, dan penambahan bab khusus Hak Asasi Manusia. Mengatur Penguatan Otonomi Daerah (Pasal 18), identitas negara, serta penambahan Bab XA secara masif khusus mengatur HAM (Pasal 28A hingga 28J).

• 3. Amandemen Ketiga (Disahkan 9 November 2001):

  Fokus merombak struktur lembaga tinggi negara. Mengubah sistem pemilihan Presiden dan Wapres jadi dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu (Pasal 6A). Membentuk lembaga baru: DPD, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), serta menghapus istilah "Lembaga Tertinggi Negara".

• 4. Amandemen Keempat (Disahkan 11 Agustus 2002):

  Fokus melengkapi pasal sisa, ketentuan peralihan, serta sektor ekonomi-pendidikan. Keanggotaan MPR terdiri dari DPR + DPD (menghapus unsur Utusan Golongan/Daerah). Menghapus DPA, mewajibkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD (Pasal 31), serta mengesahkan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan baru.

Berdasarkan Pasal II Aturan Tambahan, nomenklatur resmi konstitusi kita kini disebut **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)** dengan sistematika: